Sriwijayapost.com, Medan, 26 Juli 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting, tidak bekerja sendiri dalam kasus suap proyek pembangunan jalan. KPK mencium adanya perintah dari pihak lain di balik penerimaan suap tersebut.
“Kami menduga Topan tidak sendiri. Kami telusuri siapa yang memberikan perintah,” ujar Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Jumat (25/7). Penyelidikan kini fokus pada alur perintah dan aliran dana.
Baca Juga
Kejagung Banding Vonis Tom Lembong: Banding atas Selisih Kerugian Negara
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025, terkait korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Total nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar.
KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Topan, Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua), Heliyanto (PPK Satker PJN), serta dua pihak swasta, M. Akhirun Efendi (Dirut PT DNG) dan M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT RN). Diduga, Akhirun dan Rayhan menyiapkan Rp2 miliar sebagai suap agar perusahaan mereka dipilih tanpa prosedur resmi.
Baca Juga
Kejagung Banding Vonis Tom Lembong: Banding atas Selisih Kerugian Negara
Asep menjelaskan, KPK menggali informasi dari keluarga Topan, termasuk istrinya, Isabella Pencawan, yang diperiksa pada 21 Juli. Selain itu, barang bukti elektronik sedang dianalisis di laboratorium forensik untuk ungkap komunikasi tersangka.
Ramai membahas kasus ini via tagar #TopanGinting, menyoroti potensi keterlibatan pejabat lain. Dengan demikian, KPK berjanji terus kejar dalang di balik suap ini.
Baca Juga : BYD Seagull Meluncur: SUV Mini Listrik yang Bikin Geger Pasar Otomotif!
