Sriwijayapost.com – Polemik terkait pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDI-P) terus bergulir. Partai berlambang banteng ini menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah hasil tindakan sepihak dari Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, melainkan keputusan resmi yang diambil melalui mekanisme partai.
PDI-P: Pemecatan Jokowi Keputusan Kolektif, Bukan Hasto
Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menepis anggapan bahwa Hasto memiliki kewenangan untuk memecat Jokowi dari keanggotaan partai.
🔹 “Pernyataan itu ngawur. Pemecatan anggota partai, apalagi seorang presiden, tidak bisa diputuskan sepihak oleh sekjen. Keputusan ini wewenang Ketua Umum,” ujar Komarudin.
🔹 Ia menegaskan bahwa keputusan diteken oleh Megawati Soekarnoputri bersama Hasto berdasarkan mekanisme internal partai.
Latar Belakang Pemecatan Jokowi
Pemecatan dari PDI-P diumumkan pada Desember 2024, bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Keputusan ini juga mencakup putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution.
📌 Alasan pemecatan:
– Jokowi dinilai tidak lagi sejalan dengan visi partai.
– Sikap politiknya dianggap lebih condong ke kubu lain dalam Pemilu 2024.
– Keluarganya turut serta dalam dinamika politik yang bertentangan dengan kebijakan PDI-P.
Jokowi Santai, Sebut Dirinya “Partai Perorangan”
Menanggapi pemecatan ini, Jokowi bersikap tenang dan menanggapi dengan santai.
💬 “Saya sekarang partai perorangan saja,” ujar Jokowi dalam sebuah pertemuan informal dengan wartawan.
Ia juga menyatakan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai presiden hingga akhir masa jabatan.
Kesimpulan: PDI-P Pastikan Pemecatan Jokowi Sah
PDI-P menegaskan bahwa pemecatan bukan keputusan individu, melainkan keputusan yang diambil berdasarkan mekanisme internal partai.
– Hasto tidak bertindak sendiri, tetapi menjalankan keputusan partai yang disetujui Megawati.
– Polemik ini dianggap sebagai upaya membangun narasi bahwa Hasto bertindak di luar kewenangannya.
– Keputusan PDI-P sudah final dan tidak akan berubah.
Dengan situasi politik yang semakin memanas, publik menantikan bagaimana langkah Jokowi berikutnya setelah resmi tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
