PANRB Dorong Pemda Selesaikan Masalah Honorer
Sriwijayapost.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat penyelesaian tenaga honorer. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait penyelesaian tenaga non-ASN yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Fokus Penyelesaian Honorer di Daerah
Dalam pernyataannya, Menteri PANRB menekankan pentingnya komitmen kuat dari setiap kepala daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Menurutnya, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan tenaga honorer, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik di daerah.
“Penyelesaian honorer menjadi fokus utama Kementerian PANRB dalam mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelesaikan status tenaga honorer. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan memastikan kualitas layanan publik tetap optimal” ujar Menteri PANRB.
Langkah Strategis Penyelesaian Honorer
Beberapa langkah strategis yang didorong oleh Kementerian PANRB untuk Pemda antara lain:
- Pendataan Ulang Tenaga Honorer: Memastikan validitas data tenaga honorer di setiap instansi daerah.
- Penganggaran yang Transparan: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyelesaian honorer.
- Integrasi ke Sistem ASN: Memprioritaskan tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seleksi yang transparan.
- Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan: Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada tenaga honorer agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
Tantangan yang Dihadapi
Meski langkah penyelesaian telah dirancang dengan baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran daerah dan perbedaan kapasitas manajemen sumber daya manusia di berbagai wilayah.
“Kami memahami ada kendala di tingkat daerah, namun komitmen harus tetap dijaga. Ini bukan hanya tentang penghapusan status honorer, tetapi juga tentang peningkatan kualitas layanan publik,” tambah Menteri PANRB.
Dukungan Digitalisasi dan Sistem Terintegrasi
Sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi, Kementerian PANRB juga mendorong penggunaan sistem digital terintegrasi untuk memantau perkembangan penyelesaian tenaga honorer. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pendataan dan memastikan transparansi di seluruh proses.
Harapan Pemerintah Pusat
Kementerian PANRB berharap setiap Pemda dapat melaporkan perkembangan penyelesaian tenaga honorer secara berkala dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menemukan solusi atas berbagai hambatan yang muncul.
“Kami berharap tahun 2024 dapat menjadi tonggak penyelesaian masalah honorer secara nasional. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memastikan kesejahteraan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Menteri PANRB.
Baca Juga:
