Sriwijayapost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemerintah Singapura meminta proses hukum terhadap buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, tetap berjalan sebelum mempertimbangkan ekstradisi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya Indonesia dalam membawa tersangka kembali ke tanah air untuk menghadapi persidangan.
Permintaan Singapura dan Tantangan Ekstradisi
Juru bicara KPK menyebutkan bahwa otoritas Singapura menegaskan pentingnya kelengkapan proses hukum sebelum permohonan ekstradisi dapat ditindaklanjuti. Paulus Tannos sendiri telah lama berada di luar negeri dan diduga berpindah-pindah lokasi untuk menghindari jerat hukum.
“Singapura ingin memastikan bahwa semua tahapan hukum terhadap Paulus Tannos sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna mempercepat proses ini,” ujar perwakilan KPK.
Langkah Hukum KPK
KPK menegaskan komitmennya untuk membawa Tannos kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus korupsi megaproyek e-KTP. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama hukum internasional terus diupayakan, termasuk melalui jalur Interpol dan Mutual Legal Assistance (MLA).
Selain itu, KPK juga menggandeng Kementerian Luar Negeri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memperkuat lobi dan memastikan tidak ada celah bagi Tannos untuk terus menghindari hukum.
Dampak Kasus terhadap Pemberantasan Korupsi
Kasus Paulus Tannos menjadi salah satu ujian besar bagi komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, terutama dalam hal kerja sama internasional. Keberhasilan ekstradisi ini diharapkan dapat menjadi preseden positif bagi kasus serupa di masa mendatang.
KPK mengimbau masyarakat untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi korupsi. Dengan kerja sama yang solid antara berbagai pihak, diharapkan tidak ada lagi tempat yang aman bagi koruptor untuk melarikan diri.
