Menteri LH Stop Operasional 3 Perusahaan Diduga Penyebab

Sriwijayapost.com, 6 Desember 2025 – Pertama-tama, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan penghentian sementara operasional tiga perusahaan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Selanjutnya, langkah tegas ini diambil setelah inspeksi lapangan memverifikasi kontribusi aktivitas usaha terhadap banjir dan longsor yang menewaskan ratusan jiwa akhir November lalu.

*Menteri LH Stop Operasional 3 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir Sumut, Ada BUMN*

Kemudian, ketiga perusahaan itu adalah PT Agincourt Resources (tambang emas), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III, BUMN perkebunan sawit), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE, pengembang PLTA Batang Toru). Oleh karena itu, mulai Sabtu (6/12/2025), seluruh operasi dihentikan untuk audit lingkungan ketat.

Pertama, Hanif Faisol lakukan inspeksi udara dan darat di DAS Batang Toru dan Garoga pada Jumat (5/12). Selanjutnya, temuan awal tunjukkan kerusakan daerah tangkapan air akibat pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, ketiga perusahaan dipanggil untuk pemeriksaan resmi di Jakarta pada 8 Desember 2025. Di samping itu, audit mencakup kepatuhan AMDAL, pengelolaan limbah, dan restorasi hutan. Akibatnya, operasi baru boleh lanjut setelah lulus audit. Terakhir, Hanif tekankan DAS Batang Toru sebagai kawasan strategis ekologis yang tak boleh dikompromikan.

Pertama-tama, PT Agincourt Resources: Operator tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, diduga kontribusi deforestasi. Selanjutnya, PTPN III: BUMN perkebunan sawit di Sumut, terindikasi pembukaan lahan luas. Kemudian, PT NSHE: Pengembang PLTA Batang Toru, proyek kontroversial yang picu longsor. Oleh karena itu, ketiganya wajib restorasi DAS dan kompensasi korban.

Selanjutnya, penghentian ini bagian dari 8 perusahaan yang diselidiki KLHK terkait banjir Sumut, Sumbar, dan Aceh. Di samping itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebut deforestasi Sumut turun 13,98% tahun ini, tapi kerusakan kumulatif tetap jadi pemicu. Akibatnya, pemerintah siapkan moratorium izin baru di DAS kritis. Terakhir, Hanif Faisol: “Lingkungan tak bisa dikompromikan demi korban jiwa.”