Sriwijayapost.com, Palembang, 29 November 2025 – Kuasa hukum Haji Abdul Halim Ali (Haji Halim) sampaikan protes keras atas pelimpahan perkara dugaan korupsi pemalsuan dokumen SPPF lahan Tol Betung-Tempino-Jambi.
Oleh karena itu, Dr. Jan S. Maringka, SH.MH, ketua tim penasehat hukum, keberatan pemberitaan sepihak pakai foto lama dari Kejati Sumsel. Pertama-tama, foto itu menyesatkan publik, seolah perkara sudah selesai. Akibatnya, pelimpahan ke persidangan pada 25 November 2025 diragukan kebenarannya.
Baca Juga
APBD Sumsel 2025 Defisit Rp108 Miliar: Fokus Pembangunan Rakyat!
Selanjutnya, proses hukum dinilai sumir. Dengan demikian, Haji Halim (88 tahun) hanya tandatangani berkas disodorkan orang kepercayaan, tak terlibat teknis. Sementara itu, lahan 37 hektare dari 12.700 hektare HGU No.1 Tahun 1997 tak diklaim siapa pun. Karena itu, seharusnya pakai konsinyasi untuk kepentingan umum, bukan kriminalisasi.
Kedua, pelanggaran HAM jadi sorotan. Oleh sebab itu, borgol di kaki Haji Halim selama pembantahan tak manusiawi. Selain itu, CCTV pasang di kamar seolah tahanan kelas kakap. Berikutnya, usia lanjut Haji Halim tak mungkin lari, berdiri saja sulit. Dengan kata lain, perlakuan ini langgar praduga tak bersalah.
Baca Juga
Sekjen PSI Buka Suara soal Jokowi Jadi Dewan Pembina
Di sisi lain, Jan harap kasus tak terkait akhir HGU PT SMB tahun depan. Akibatnya, pihak berinteres tak manfaatkan proses hukum. Sementara itu, jaksa hati nurani diperlukan verifikasi pemalsuan SPPF. Oleh sebab itu, negara belum keluarkan dana ganti rugi lahan, tak ada kerugian negara.
Selanjutnya, tim hukum ajukan hak jawab media Sumsel. Dengan demikian, tuntut pemberitaan berimbang. Akibatnya, proses hukum adil tanpa provokasi. Berikutnya, doa untuk Haji Halim cepat sembuh dari sakit.
Akhirnya, kasus ini ingatkan keadilan tanpa diskriminasi usia. Dengan demikian, hormati HAM di proses hukum. Pantau update sidang Haji Halim!
Baca Juga: DPP NasDem Target Sumsel Menang Besar di Pileg dan Pilkada 2029
