Sriwijayapost.com, 5 Juni 2025 – Musim haji 2025 diwarnai kegagalan lebih dari 1.000 jemaah haji furoda berangkat ke Tanah Suci akibat visa mujamalah yang tidak diterbitkan Pemerintah Arab Saudi hingga batas akhir layanan, 26 Mei 2025.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, meminta publik tidak menyalahkan pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa haji furoda adalah urusan bisnis antara jemaah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), bukan tanggung jawab pemerintah.
Baca Juga
Daftar HP Xiaomi, Redmi, dan Poco yang Kebagian Update Android 16
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah hanya bertanggung jawab atas kuota resmi (98% haji reguler, 8% haji khusus).
Visa furoda, sebagai undangan khusus dari Arab Saudi, diurus langsung oleh PIHK tanpa kuota nasional. Mustolih menyoroti minimnya transparansi PIHK soal risiko gagal berangkat dan menyarankan musyawarah untuk solusi seperti pengembalian dana atau pengalihan ke haji khusus.
Baca Juga
Sri Mulyani Batalkan Diskon Listrik 50% Juni-Juli 2025, Ini Alasannya!
Namun, Tim Pengawas Haji DPR, Abdul Fikri Faqih, menilai pemerintah tidak boleh lepas tangan. Ia mendesak Kementerian Agama (Kemenag) membantu menyelesaikan polemik, termasuk memastikan pengembalian dana jemaah yang mencapai Rp300 juta hingga Rp1 miliar. Ketua DPR Puan Maharani meminta Komisi VIII mengawal kasus ini untuk melindungi jemaah dan PIHK.
Kemenag menyatakan telah melobi Arab Saudi, namun otoritas Saudi memiliki hak prerogatif penuh atas visa furoda. Kerugian PIHK diperkirakan mencapai ratusan miliar karena telah memesan tiket dan hotel. Posting di X mencerminkan kekecewaan jemaah, menyerukan regulasi lebih ketat.
