Edy Wuryanto Buka Suara! Begini Penjelasan Soal Dana Pensiun PPPK
Sriwijayapost.com, Jakarta, 14 Mei 2025 – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan penjelasan terkait dana pensiun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah sorotan publik.
Menurutnya, skema Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menjadi opsi utama untuk menjamin masa pensiun PPPK, berbeda dengan PNS yang menerima gaji bulanan pasca-pensiun.
Baca Juga
Viral! Calon Pengantin Dibacok, Akad Nikah Digelar di RS!
“Jika PNS mendapat gaji pensiun bulanan, PPPK menerima dana pensiun sekali bayar saat kontrak berakhir,” ujar Edy saat sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rembang, 12 Mei 2025.
Ia menjelaskan, iuran JHT dibayarkan bersama oleh pemerintah dan PPPK. Jika kontrak PPPK selesai sebelum masa pensiun, iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilanjutkan secara mandiri. PPPK wajib terdaftar dalam BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan JHT untuk perlindungan jangka panjang.
Edy menegaskan bahwa setiap pekerja, termasuk PPPK, berhak atas jaminan pensiun. Namun, ia mengakui regulasi PPPK masih perlu diperbaiki untuk kesetaraan dengan ASN, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan. “Tahun 2025, fokus kami selesaikan status PPPK, lalu perbaiki regulasi agar lebih jelas,” tambahnya.
Baca Juga
Tumbangkan Palembang BSB, Surabaya Samator Kunci Peringkat 3 Proliga 2025!
PT Taspen juga tengah mensosialisasikan program seperti Taspen Save untuk PPPK di Makassar, mencakup JHT, JKK, dan JKM, guna mempersiapkan masa pensiun. Total anggaran pensiun 2025 mencapai Rp11,7 triliun untuk 3,1 juta pensiunan, termasuk PPPK yang memenuhi syarat.
Edy mendorong pemerintah daerah mempercepat pengangkatan PPPK sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan batas akhir Oktober 2025. Ia juga meminta Kementerian Kesehatan menangani isu pemotongan THR PPPK di rumah sakit, yang dinilai tidak sejalan dengan transformasi kesehatan.
About the Author
