Sriwijayapost.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons wacana koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Paloh menilai gagasan tersebut menarik, tetapi ia menekankan bahwa perlu ada kejelasan mengenai durasi dan mekanisme koalisi agar tidak menjadi konsep yang ambigu dalam politik Indonesia.
Koalisi Permanen Perlu Batas Waktu yang Jelas
Menurut Surya Paloh, istilah “koalisi permanen” harus dikaji lebih dalam. Ia mempertanyakan apakah koalisi ini akan bertahan dalam satu periode pemerintahan, dua periode, atau bahkan lebih lama. Baginya, politik selalu bersifat dinamis, sehingga komitmen jangka panjang harus memiliki dasar yang kuat agar tidak mudah berubah di tengah jalan.
“Saya kira perlu diperjelas, sampai kapan koalisi ini akan berlangsung? Satu pemilu? Dua pemilu? Atau tidak terbatas? Karena dalam politik, semua bisa berubah seiring waktu,” ujar Paloh.
Dinamika Politik Harus Dipertimbangkan
Paloh juga mengingatkan bahwa setiap partai politik memiliki agenda dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, perlu ada kesepahaman yang jelas mengenai arah koalisi, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis di pemerintahan dan parlemen.
“Kalau kita bicara koalisi permanen, apakah semua partai akan selalu sejalan dalam kebijakan dan strategi politiknya? Itu yang harus kita pastikan,” tambahnya.
NasDem Terbuka untuk Diskusi Lebih Lanjut
Meski mempertanyakan beberapa aspek dari konsep ini, Paloh menegaskan bahwa NasDem tetap terbuka untuk berdialog mengenai kemungkinan membentuk koalisi jangka panjang. Ia berharap wacana ini tidak sekadar menjadi retorika politik, tetapi benar-benar memiliki arah yang jelas dan bermanfaat bagi stabilitas pemerintahan.
“Kami selalu terbuka untuk berdiskusi. Yang penting, semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang kuat untuk kebaikan bangsa,” pungkasnya.
Kesimpulan
Usulan koalisi permanen yang diinisiasi oleh Prabowo masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait durasi, mekanisme kerja, serta fleksibilitas dalam menghadapi dinamika politik. Surya Paloh menegaskan bahwa konsep ini harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi sekadar wacana tanpa implementasi yang konkret.
