Sriwijayapost.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna memperkuat langkah pemberantasan judi online yang semakin marak di masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa regulasi ini akan menjadi pijakan hukum yang lebih kuat untuk menindak para pelaku serta platform yang memfasilitasi perjudian daring.
Langkah Strategis Pemerintah
Dalam upaya pemberantasan judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir hampir satu juta situs yang terindikasi sebagai platform perjudian. Namun, Meutya Hafid menekankan bahwa pemblokiran saja tidak cukup. Oleh karena itu, regulasi baru ini akan mencakup kerja sama lebih erat dengan penyedia layanan internet, platform media sosial, serta aparat penegak hukum untuk memastikan efektivitas pemberantasan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kepolisian. Kejaksaan Agung, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk bersinergi dalam menindak segala bentuk perjudian online. Beliau menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang melindungi aktivitas ilegal ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Regulasi yang Lebih Kuat
Peraturan yang sedang disusun akan mencakup aspek pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Pemerintah juga akan menggandeng perbankan dan lembaga keuangan untuk memperketat transaksi yang berhubungan dengan perjudian daring. Dengan demikian, diharapkan ruang gerak para pelaku judi online semakin sempit dan tidak lagi merugikan masyarakat.
Dengan adanya langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya dari dampak negatif judi online.
